Dilema Tri Rismaharini - Antara Surabaya dan Jakarta

Dilema Tri Rismaharini - Warga Surabaya dinilai tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika Wali Kota Surabaya Dr (HC) Ir Tri Rismaharini MT., positif maju sebagai calon gubernur (Cagub) melawan petahana (incumbent) Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sedemikian ramainya rumor Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini itu digadang-gadang akan dapat menandingi popularitas Ahok tentunya tidak lepas dari kredibilitas sosok Risma yang memiliki nilai jual (good impressions) yang tinggi.

“Jika Risma benar-benar diperintahkan maju oleh partainya, maka jika memenangi Pilkada DKI Jakarta, yang akan mendapat keuntungan jelas warga Ibu Kota Jakarta dan partainya, PDI Perjuangan. Lha warga Surabaya dipastikan kehilangan Risma dan hanya akan mendapat kebanggaan (pride) saja,” ujar Suko Widodo, pakar Komunikasi Publik Universitas Airlangga, Surabaya yang dikonfirmasi, Senin (9/8).

Warga Surabaya untuk Ibu Risma

Menurut Suko Widodo, walaupun Risma sampai hari ini masih belum memberikan jawaban pasti, dan menyerahkannya kepada takdir (kehendak) Allah SWT., karena hal itu dapat diartikan sebagai sebuah komunikasi politik yang tujuannya adalah negosiasi publik.

“Bu Risma kan ya ingin memancing reaksi publik Surabaya dan Jakarta,” ujar Suko Widodo sambil menambahkan, jika ia benar-benar diminta partainya, apakah harus benar-benar maju atau tidak, itu sangat tergantung reaksi publik.

Diakui Suko Widodo, memang tipe Risma bukanlah sosok yang terlalu ambisius dalam menggapai karier politiknya. “Semua orang memiliki ambisi, keinginan atau cita-cita, namun tidak terlalu ambisius, tidak memaksakan kehendak karena harus menghitung untung rugi politiknya,” katanya.

Risma sekarang ini bisa jadi sedang menakar, seberapa besar dukungan yang diberikan masyarakat jika ia harus dimajukan ke Pilkada DKI Jakarta dan atau sebaliknya tetap bertahan sebagai Wali Kota Surabaya. Semua itu menurut Suko Widodo pasti ingin ada pencapaian.

Guna menekan gejolak pro dan kontra yang terjadi, PDI Perjuangan sebagai induk partai pengusung Risma nantinya, seharusnya bisa meyakinkan sosok figur yang diusung maupun warga Surabaya yang sudah jelas-jelas sebagai pendukung Risma untuk tidak maju mencalonkan diri ke Pilkada DKI Jakarta.

“Ya inilah yang dinamakan negosiasi publik. Terkesan tarik-ulur. Sebab harus ada hitungan politik pula, bagaimana jika menang dan atau sebaliknya kalah. Harus ada jaminan perlindungan. Ya dong, jangan kemudian dikorbankan,” tandasnya.

Mengutip dari beberapa medi elektronik.." Kita tidak boleh punya hawa nafsu untuk sebuah jabatan!! , Kita tidak boleh  meminta jabatan..!!, Jabatan itu amanah.. dan harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan" , Kata Ibu Risma.

Sumber artikel: Suara Pembaruan

Sumber Gambar: Google

(Berbagi Itu Indah)

Tweet